Dalampertemuan tersebut, pihak F.SPPP-K SPSI menuntut agar mereka dilibatkan dalam proses bongkar muat TBS Sawit di PKS PT Karya Samo Mas (KSM). Pasalnya, mereka merasa mempunyai hak untuk bekerja disana, mengingat PUK F SPPP-K SPSI Desa Teluk Aur sebagai organisasi buruh pertama yang mendapat pencatatan di dinas terkait. Namun pihak SPSI meminta uang upah bongkar muat sebesar Rp1.500.000 kepada pihak PT Victory selaku pemilik truk minyak goreng merasa keberatan dengan harga yang ditetapkan SPSI. "Karena terdesak oleh pihak SPSI yang beranggotakan 20 orang akhirnya terjadi negosiasi tarif bongkar muat dengan kesepakatan tarif Rp1.250.000," ungkap AKBP Ronny. Sejumlahoknum yang mengaku dari SPSI meminta uang sebesar Rp 1,5 juta pada pengusaha yang akan melakukan bongkar muat barang di Jalan MG Manurung, Medan Amplas. Oknum tersebut memaksa harus diberi uang dan tak mau negosiasi. Bila tidak diberi, maka truk bermuatan minyak goreng itu tak boleh melakukan bongkar muat. Lalujasa lapangan yang semula rp 2 ribu menjadi rp 2.500 atau 25 persen. Tarif bongkar muat spsi medan. Adapun tarif dasar storage dari rp 27.200/bok/hari untuk peti kemas 20 kaki menjadi rp 42.500/bok/hari. Oknum tersebut memaksa harus diberi uang dan tak mau negosiasi. Kenaikan tertinggi terjadi pada tarif curah cair internasional dan curah cair domestik mencapai 20 %. Sebabpembuatan tarif baru tahun 2018 tersebut tidak melibatkan eksportir yang benar-benar pelaku usaha dan tanpa diketahui Kepala OP Belawan, SPSI Pelabuhan Belawan dan Disnaker serta Primko Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan sebagaimana mestinya. PenyesuaianTarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas dan Gerakan Lapangan serta Pelayanan Jasa Tambat, Air dan Barang di PT Terminal Petikemas Surabaya. Pengumuman Tentang Daftar Pengenaan Tarif Diferensiasi Petikemas di Terminal Petikemas Surabaya. SE-Penyesuaian Tarif BHKI. 38Du. JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia APBMI dan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat seluruh Indonesia Inkop TKBM menyiapkan formulasi standarisasi upah buruh Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ndonesia APBMI HM Fuadi mengatakan, standarisasi itu mengacu pertimbangan pada operasional di masing-masing kelas pelabuhan, upah minimum propinsi, kesejahteraan dan keikutsertaan asuransi."Untuk itu APBMI menjajaki dengan Inkop TKBM agar masalah yang berkaitan dengan upah buruh pelabuhan ini bisa distandarisasikan demi terwujudnya kinerja layanan bongkar muat yang lebih baik," ujarnya kepada Bisnis usai bertemu Pengurus Inkop TKBM di Jakarta, Kamis 27/9/2018.Fuadi mengatakan, buruh pelabuhan merupakan ujung tombak bagi layanan bongkar muat khususnya terhadap jenis kargo umum non peti kemas atau breakbulk. "Selain sinergi dengan sebagai pemegang BUP badan usaha pelabuhan ,perusahaan bongkar muat juga mesti menjaga sinergi dengan TKBM melalui peningkatan kompetensi buruh pelabuhan," mengungkapkan upah buruh merupakan salah satu komponen terbesar dalam perhitungan tarif bongkar muat atau yang dikenal dengan istilah ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan OPP/OPT."Sesuai peraturan dan perundang-undangan, hanya APBMI satu-satunya asosiasi bongkar muat yang terlibat dalam pembahasan dan penetapan tarif OPP/OPT di pelabuhan bersama asosiasi lainya seperti INSA, GINSI, dan ALFI," mengemukakan, saat ini APBMI sedang berjuang mendesak pemerintah dan Kemenhub untuk penyempurnaan PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke beleid itu berpotensi mengkerdilkan bahkan mematikan usaha bongkar muat anggota APBMI mengingat tidak adanya pengaturan wilayah kerja bongkar muat bagi pemegang izin badan usaha pelabuhan BUP."Pengaturan wilayah kerja bongkar muat bagi BUP ini diperlukan agar tidak terjadi persaingan tak sehat antara BUP pemegang konsesi di pelabuhan dengan aktivitas perusahaan bongkar muat yang sudah eksisting di seluruh pelabuhan Indonesia," ujar Fuadi. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini bongkar muat Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam JAKARTA – Tarif pelayanan bongkar muat kargo umum nonkontainer di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta naik rata-rata 5% hingga 20% mulai 1 Oktober tarif bongkar muat atau ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan OPP/OPT di Priok itu merujuk pada kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan tersebut pada Agustus ditandatangani Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia APBMI DKI Jakarta, DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia ALFI DKI Jakarta, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia GINSI DKI, DPC Indonesia National Shipowners Association INSA Jaya, dan disaksikan Manajemen II Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Kristanto, Ketua DPW APBMI DKI Jakarta, mengatakan kenaikan tarif OPP/OPT di Priok itu, selain karena tarif tersebut belum pernah mengalami penyesuaian sejak 2015, upah tenaga kerja bongkar muat TKBM naik rata-rata di atas 10% setiap tahunnya. Dia mengatakan jika pada 2015 upah buruh pelabuhan atau anggota TKBM Priok hanya per orang, kini per orang."Kalau diakumulasi dalam 3 tahun terakhir, upah TKBM itu sudah naik sekitar 30%, tetapi ongkos bongkar muat belum pernah ada penyesuaian. Padahal komponen upah buruh itu merupakan item terbesar cost kegiatan bongkar muat, bahkan mencapai 45 persen," ujarnya pada Jumat 21/9/2018.Juswandi menambahkan penyesuaian tarif OPP/OPT di Priok juga diharapkan semakin meningkatkan tingkat pelayanan dan percepatan bongkar muat kargo nonkontainer yang dilaksanakan perusahaan bongkar muat PBM di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan Senopati Lihu, Sekretaris DPW APBMI DKI Jakarta, mengemukakan kesepakatan kenaikan tarif OPP/OPT tersebut berlaku hingga 2 tahun."Ini didasari karena adanya penyesuaian upah buruh yang sudah empat kali naik, sedangkan OPP/OPT yang digunakan saat ini yakni yang berlaku 2013-2015. Padahal setiap tahun ada kenaikan UMR [upah minimum regional]," mengatakan penyesuaian tarif OPP/OPT di Pelabuhan Priok itu tidak berlaku bagi layanan kontainer domestik maupun kesepakatan penyedia dan pengguna jasa pelabuhan Priok itu, terhitung 1 Oktober 2018, tarif bongkar muat OPP/OPT untuk barang general cargo yang dilayani melalui gudang naik 7,4% dari sebelumnya per ton menjadi per dilayani via truck losing TL naik 12% dari per ton menjadi per kargo curah kering lewat kapal naik 7% dari per metrik ton MT menjadi per MT. Selain itu, untuk curah cair internasional naik 20% dari per MT menjadi per OPP/OPT untuk layanan kargo curah cair domestik yang sebelumnya per MT naik 20% menjadi per MT, sedangkan untuk layanan bongkar muat hewan ternak, kendaraan niaga maupun bus atau truk naik 5%. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini tanjung priok Editor M. Syahran W. Lubis Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam Seguir Para conferir as tarifas e limites do banQi, é muito fácil! 1. Acesse seu aplicativo banQi e depois toque no seu perfil 2. Em seguida, toque na opção “Limites das Transações” Pronto! Agora é só consultar os limites e as tarifas da sua conta banQi. Ah, vale lembrar que todos os nossos limites podem sofrer alterações por tipo de transação, entre às 20h e 6h. Se você ainda estiver com alguma dúvida e quiser falar com a gente, acesse a opção Preciso de ajuda! Como falo com o banQi? 💙 Artigos relacionados Como pedir e usar meu cartão físico ou virtual? Como pagar Carnê Casas Bahia com o banQi

tarif bongkar muat spsi